Mediacyberbhayangkara.com
Ciamis, Jabar—Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh (Unigal) Ciamis menggelar konsolidasi terkait kebijakan kontroversial di halaman fakultas. Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan mahasiswa atas kebijakan pembelian wajib jurnal “Galuh Justisi” yang dianggap memberatkan. (10/06/2024).
Aldi Maulana, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unigal, mengkritik keras kebijakan tersebut. “Jurnal ‘Galuh Justisi’ ini hanya memenuhi kepentingan ekonomis saja,” ujarnya. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan adanya upaya komersialisasi di lembaga pendidikan hukum yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan.
Aldi mengungkapkan bahwa mahasiswa, terutama tingkat 1, merasa terbebani karena jurnal tersebut lebih sering disimpan tanpa dibaca. “Secara akademis, jurnal memang bermanfaat, namun pemaksaan pembelian ini adalah bentuk penindasan terhadap pendidikan,” tegasnya.
Jika tidak ada respons dari pihak fakultas, Aldi memastikan bahwa mahasiswa akan menggelar aksi lebih besar dalam waktu dekat. “Ini bukan kritik terhadap Fakultas Hukum, tetapi terhadap kebijakan jurnal yang diwajibkan,” katanya menegaskan.
Ketua Himpunan Mahasiswa (Hima) Program Sarjana Fakultas Hukum Unigal, Taufik Fauzi Rahman, menyoroti biaya tinggi yang dibebankan kepada mahasiswa. “Biaya jurnal sangat memberatkan, dan solusi pengurangan harga tidak efektif,” jelasnya. Taufik menambahkan, mahasiswa menginginkan keringanan yang signifikan karena selain kuliah, mereka juga harus memenuhi kebutuhan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Unigal, Syahrul Mubarak menyatakan, bahwa banyak mahasiswa dari tingkat 1 hingga 3 merasa pembelian jurnal ini tidak memiliki dasar yang jelas. “Jurnal tersebut diwajibkan setiap semester dan ini menyulitkan mahasiswa,” katanya.
Syahrul menambahkan, jurnal tersebut sebenarnya tersedia di platform “Jurnal Galuh Justitia” di internet dan dapat diakses dengan mudah. “Kami berharap agar jurnal ini tidak lagi diwajibkan, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi terbebani biaya tambahan,” tutupnya.
Aksi ini menandai momentum penting dalam upaya mahasiswa Fakultas Hukum Unigal untuk mengadvokasi perubahan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan tidak membebani secara finansial.***
Jurnalis : Ahyarul Fitriadin