Mediacyberbhayangkara.com
Pangandaran, Jabar — Pengurus komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STITNU Alfarabi Pangandaran menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Pangandaran pada Kamis, 11 Juli 2024. Aksi yang bertajuk “Catatan Demokrasi Pangandaran” ini menyoroti ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada 2024.
Demonstran mengkritik keras indikasi ketidaknetralan ASN, yang seharusnya mematuhi UU No. 5 Tahun 2014 BAB 2 Pasal 2 huruf F tentang Netralitas ASN. Massa aksi mengungkapkan kekhawatiran mereka, mengingat pada Pilkada 2020 terdapat tiga ASN yang diduga melanggar netralitas. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap netralitas ASN.
PMII juga menuntut tindakan tegas dari Sekretaris Daerah, sebagai pemimpin ASN, untuk mengambil langkah preventif guna mencegah pelanggaran serupa. Ironisnya, meski telah mengadakan pertemuan dengan Sekda pada 25 April 2024, komitmen untuk mendeklarasikan netralitas ASN belum direalisasikan.
Ketua Komisariat PMII STITNU Alfarabi, Najmul Umam, menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada Pangandaran untuk menghindari intervensi politik yang dapat mencederai demokrasi. “ASN harus menjunjung tinggi netralitas dan menghindari intervensi politik yang memperkeruh suasana demokrasi di Pangandaran,” ujarnya.
PMII berkomitmen terus mengawal proses demokrasi hingga tercipta Pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Desakan ini merupakan bentuk kontrol sosial agar pemerintah dan ASN menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak memihak.
Jurnalis : Ahyarul Fitriadin
