Bahas Kelalaian Administrasi, Mahasiswa Peduli Demokrasi Audiensi ke KPU Pangandaran

Bahas Kelalaian Administrasi, Mahasiswa Peduli Demokrasi Audiensi ke KPU Pangandaran

mediacyberbhayangkara.com

Pangandaran-Jabar — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Demokrasi (MPD) melakukan audiensi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran. Mereka mempertanyakan kelalaian administrasi terkait lolosnya calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang pernah menjadi Calon Daftar Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Pangandaran, Sabtu (1/6/2024).

Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin, bersama anggota KPU Maskuri Sudrajat dan Sukandar.

Dalam pertemuan tersebut, Tian Kadarisman Koordinator MPD menegaskan, bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut setelah pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu( Bawaslu)Kabupaten Pangandaran.

“Kami datang ke kantor KPU Kabupaten Pangandaran untuk mempertanyakan lolosnya administrasi calon anggota PPS yang pernah menjadi DCT DPRD Kabupaten Pangandaran,” ujar Tian Kadarisman.

“Setelah beraudiensi dengan Bawaslu, kami langsung mendatangi KPU Kabupaten Pangandaran karena di sinilah sumber permasalahan terjadi. Kami berfokus pada lolosnya administrasi caleg dalam pemilihan anggota PPS,” paparnya.

Menurut Tian, setelah diskusi dan melihat peraturan yang berlaku, mereka mendapatkan penjelasan mengenai kelalaian administrasi tersebut.

KPU Kabupaten Pangandaran tetap menyatakan bahwa proses rekrutmen calon anggota PPS telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Persoalan ini telah selesai setelah Bawaslu memberikan surat rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pangandaran.

Tian menambahkan, pihaknya menegaskan, agar KPU Kabupaten Pangandaran untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam perekrutan SDM, terutama menjelang rekrutmen Partalih dan KPPS.

“Kami akan terus mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi di Kabupaten Pangandaran, termasuk mengawasi Bawaslu demi terciptanya kedamaian saat pemilihan kepala daerah nanti,” pungkas Tian.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin menyambut baik dan apresiasi audiensi yang dilakukan oleh rekan-rekan MPD.

“Pada prinsipnya, kami sangat menyambut baik kritik dan saran. Ini dapat memperbaiki proses demokrasi di Kabupaten Pangandaran,” ujar Muhtadin.

Muhtadin menegaskan bahwa rekrutmen badan adhoc PPK dan PPS telah sesuai dengan regulasi peraturan undang-undang.

“Untuk yang diduga mantan caleg yang lolos, sebenarnya tidak memenuhi syarat dan dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Ini baru tahap administrasi, belum sampai ke pelantikan,” jelasnya.

Muhtadin menambahkan, ke depannya KPU Kabupaten Pangandaran akan lebih hati-hati dalam proses rekrutmen dan membutuhkan masukan serta pengawasan dari masyarakat.

“KPU Kabupaten Pangandaran sangat terbuka dengan kritik dan saran. Bersama-sama, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat demi terciptanya demokrasi yang aman dan damai,” pungkasnya.***

Jurnalis : Ahyarul Fitriadin

Tinggalkan Balasan