Mediacyberbhayangkara.com – Bogor – Exsalrasi roda pembangunan desa, adalah bertujuanya, meningkatkan Infrastruktur di pedesaan, di nilai, masih banyak menimbulkan potensi Korupsi, karna selain lemahnya pengawasan di duganya ada praktek pemangkasan anggaran terkait pelaksanaaya yang duga dapat merugikan Negara, melalui penyerapan, APBDkabupaten bogor.
Menanggapi, hal tersebut Leonard Purba.SE
yang juga caleg dapil II Partai Perindo menegaskan Kepada Mediacyberbhayangkara.com
Via telepon Whastup Selasa
(15/8/2023) siang.
“Proyek anggaran yang di serap dari APBD. kabupaten bogor itu melalui keputusan paripurna yang disyahkan Bupati bogor
Agar mendapat pengawasan ketat mengingat Anggaran ini fantastis hingga milyaran rupiah
yang bertujuan meningkatkan (askseslarasi) roda pembangunan di pedesaan, nah jika oknum atau Tim pelaksana TPK menyelewengkan dan melakukan pemangkasan anggaran berdasarkan Temuan oleh para LSM, atau Wartawan
seharusya di tindak lanjuti secara proses hukum guna memastikan keganjilan keganjlan di lapangan pemangkasan anggarnya hingga mencapai pulahan juta,”ujarnya.
Leonard Purba.SE selaku Caleg dapil II dari partai Perindo minta Aparat penegak. hukum
memproses para oknum yang melakukan pelanggaran dan dapat dapat di jerat pasal tentang tindakan korupsi
sebagai mana yang di atur dalam
UU .No.31 Tahun 1999 Jo UU. No 20/2001, Tentang Tindak Pidana Korupsi,”Tegas Leo.
Ketua LSM Pemerhati bogor
timur itu juga meminta agar Dinas Insfektorat kabupaten bogor berkerja sama secara komunikatif karna saya menilai bahwa Informasi yang saya peroleh
Bahwa laporan para wartawan dan LSM jarang di tindak lanjuti oleh lembaga tersebut
Nah ini yang tidak boleh terjadi semestinya di tampung terkait UU KIP Keterbukaan Informasi Publik, saya kira guna mencegahya terjadi kecerobohan oleh para oknum
saya minta, adanya pengawasan ketat dari penegak Hukum atau Kejari Cibinong,
“Pungkas mantan Aktifis BEM Leonard Purba S.E
Sumber : Leonard Purba S.E Caleg Partai Perindo dapil II
Red
